Translate

Tampilkan postingan dengan label Organisasi Pergerakan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Organisasi Pergerakan. Tampilkan semua postingan

Budi Utomo

Budi Utomo atau Boedi Oetomo adalah sebuah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa STOVIA yaitu Goenawan Mangoenkoesoemo dan Soeraji pada tanggal 20 Mei 1908. Digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tetapi tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia walaupun pada saat itu organisasi ini awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan Jawa. Selanjutnya tanggal 20 Mei 1908 biasa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia.


Gedung Stovia
Politik etis awal abad ke-20 membawa dampak munculnya “priyayi jawa baru” atau priyayi rendahan, mereka memiliki pandangan bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan. Dilatar belakangi situasi ekonomi yang buruk di pulau Jawa karena eksploitasi penjajah Belanda, menyebabkan banyak anak priyayi rendahan yang pandai tapi tidak dapat meneruskan sekolah karena tidak ada biaya.

Tujuan Budi Utomo adalah melakukan pengajaran bagi orang Jawa dan berusaha untuk membangkitkan kembali budaya Jawa, Jadi pendidikan barat dipadukan dengan tradisi dan budaya Jawa. Tentu saja berdirinya Budi Utomo ini menimbulkan banyak reaksi baik dari orang Belanda maupun kaum priyayi Jawa.Sang priyayi baru, Dr Wahidin Sudirohusodo berusaha mencari dana untuk memberi bantuan kepada anak-anak yang tidak dapat sekolah. Propagandanya disambut antara lain oleh salah seorang mahasiswa kedokteran sekolah Dokter Jawa, School Taf Opleiding Van Indische Arsten (Stovia) yaitu Sutomo.


Pernah mendengar istilah kaum priyayi? Priyayi adalah sebutan untuk orang-orang Jawa keturunan bangsawan. Lalu apa saja reaksinya?. Ada yang berpendapat bahwa kelahiran Budi Utomo merupakan renaissance atau kebangkitan budayan Jawa. Kaum priyayi menolak kehadiran Budi Utomo, Mengapa demikian? Karena kelahiran dan cita-cita Budi Utomo dianggap mengganggu kestrabilan kedudukan sosial mereka. Mereka merasa terancam posisinya oleh gerakan anak muda tersebut.

Untuk mencegah cita-cita Budi Utomo tersebut mereka mendirikan regent Bond Setia Mulya di Semarang, tapi ada pula kaum priyayi yang progresif seperti bupati Karang Anyar yang bernama Tirto Kusumo yang mendukung Budi Utomo. Lalu bagamana perkembangan Budi Utomo selanjutnya? Walaupun tujuan Budi Utomo masih samar-samar yaitu kemajuan bagi Hindia, tetapmenarik perhatian masyarakat, hanya dalam waktu enam bulan jumlah anggota Budi Utomo sudah mencapai ribuan orang dan cabang-cabangnya tersebar di kota-kota besar pulau Jawa tapi anggota

Budi Utomo terbatas hanya dari suku Jawa dan Madura. Dalam waktu satu tahun Budi Utomo berhasil menarik 10.000 anggaran yang berasal dari 40 cabang, seperti Yogyakarta, Madura, Bandung, Surabaya, Jakarta, dll.

Dalam perkembangan selanjutnya anggoata Budi Utomo kebanyakan terdiri dari kaum priyayi dan pegawai negeri, apa akibatnya? Tujuan organisasi lebih diarahkan untuk kepentingan mereka dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Ketua Umum BU yang juga sebagai bupati lebih memperhatikan reaksi pemerintah kolonial daripada reaksi anggota atau rakyat banyak. Dengan keanggotaan para priyayi Jawa, maka sulit untuk memobilisasi anggotanya. Lalu bagaimana reaksi golongan muda? Dengan perkembangan yang demikian akibat terbatasnya jaringan interaksi atau hubungan organisasi, golongan muda merasa kecewa dan memutuskan keluar dari Budi Utomo.

Gerakan muda yang keluar diantaranya adalah Soetomo, Goenawan Mangunjusumo dan Cipto Mangunkusumo. Golongan pemuda di luar kultur Jawa membentuk organisasi pemuda diantaranya Jong Ambon Jong Celebes Jong Minahasa dan sebagainya. Di kalangan pemuda Jawa berdiri Sedyo Tomo dan Narpo Pendowo. Sementara itu Budi Utomo memperoleh status badan hukum dari pemerintah kolonial karena tidak memiliki tujuan politik dan dianggap tidak berbahaya.

Sesuai pekembangan jaman BU akhirnya juga terjun dalam kegiatan politik, hal ini terbukti ketika terjadi Perang dunia 1 pada tahun 1915, Budi Utomo turut memikirkan cara mempertahankan Indonesia dari serangan BU mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Indiandsche Militie (Milisi untuk Bumiputera) untuk mempertahankan Indonesia dari serangan yang dikemukakan dalam rapat umum di Bandung pada tanggal 5-6 Agustus di Bandung. Menurut BU, untuk tujuan itu harus dibentuk dewan perwakilan rakyat terlebih dahulu. Atas usulan BU tersebut maka pada akhir Perang dunia 1 dibentuklah Volksraad. Ketika dibentuk Volksraad (Dewan Rakyat), wakil-wakil Budi Utomo duduk di dalamnya dalam jumlah yang cukup banyak.

Tahun-tahun berikutnya usaha untuk memajukan organisasi ini tidak begitu berhasil karena mulai muncul organisasi-organisasi baru sebagai saingannya yang harus nasionalis dan lebih progres. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Budi Utomo merupakan organisasi. Pada tahun 1935 Budi Utomo berfusi atau bergabung dengan Partai Indonesia Raya (Parindra). Coba Anda tulis tiga organisasi yang progresif tersebut.
Walaupun kegiatan Budi Utomo lebih bersifat sosial kultural, tapi kelahiran Budi Utomo merupakan pelopor pergerakan nasional Indonesia pertama, sehingga tanggal berdirinya ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional Indonesia. Secara politik dapat dikatakan Budi Utomo kurang begitu pentingnya akan tetapi pergerakan inilah yang menyebar lebih semangat nasionalisme untuk pertama kalinya.

Sebagai suatu organisasi yang baik, Budi Utomo memberikan usulan kepada pemerintah Hidia Belanda sebagaimana berikut ini :
1. Meninggikan tingkat pengajaran di sekolah guru baik guru bumi putera maupun sekolah priyayi.
2. Memberi beasiswa bagi orang-orang bumi putera.
3. Menyediakan lebih banyak tempat pada sekolah pertanian.
4. Izin pendirian sekolah desa untuk Budi Utomo.
5. Mengadakan sekolah VAK / kejuruan untuk para bumi putera dan para perempuan.
6. Memelihara tingkat pelajaran di sekolah-sekolah dokter jawa.
7. Mendirikan TK / Taman kanak-kanak untuk bumi putera.
8. Memberikan kesempatan bumi putra untuk mengenyam bangku pendidikan di sekolah rendah eropa atau sekolah Tionghoa - Belanda.

Kongres pertama budi utomo diadakan di Yogyakarta pada oktober 1908 untuk mengkonsolidasikan diri dengan membuat keputusan sebagai berikut :
1. Tidak mengadakan kegiatan politik.
2. Bidang utama adalah pendidikan dan kebudayaan.
3. Terbatas wilayah jawa dan madura.
4. Mengangkat R.T. Tirtokusumo yang menjabat sebagai Bupati Karanganyar sebagai ketua.

Pemerintah Hindia-Belanda mengesahkan Budi Utomo sebaga badan hukum yang sah karena dinilai tidak membahayakan, namun tujuan organisasi Budi Utomo tidak maksimal karena banyak hal, yakni :
1. Mengalami kesulitan finansial
2. Kelurga R.T. Tirtokusumo lebih memperhatikan kepentingan pemerintah kolonial daripada rakyat.
3. Lebih memajukan pendidikan kaum priyayi dibanding rakyat jelata.
4. Keluarga anggota-anggota dari golongan mahasiswa dan pelajar.
5. Bupati-bupati lebih suka mendirikan organisasi masing-masing.
6. Bahasa belanda lebih menjadi prioritas dibandingkan dengan Bahasa Indonesia.
7. pengaruh golongan priyayi yang mementingkan jabatan lebih kuat dibandingkan yang nasionalis.

Berbagai sumber

SAREKAT ISLAM

Sarekat Islam pada awalnya adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang diberi nama Sarekat Dagang Islam. Perkumpulan ini didirikan oleh Haji Samanhudi tahun 1911 di kota Solo. Perkumpulan ini semakin berkembang pesat ketika Tjokroaminoto memegang tampuk pimpinan dan mengubah nama perkumpulan menjadi Sarekat Islam. Sarekat Islam (SI) dapat dipandang sebagai salah satu gerakan yang paling menonjol sebelum Perang Dunia II.

Pendiri Sarekat Islam, Haji Samanhudi adalah seorang pengusaha batik di Kampung Lawean (Solo) yang mempunyai banyak pekerja, sedangkan pengusaha-pengusaha batik lainnya adalah orang-orang Cina dan Arab.
Tujuan utama SI pada awal berdirinya adalah menghidupkan kegiatan ekonomi pedagang Islam Jawa. Keadaan hubungan yang tidak harmonis antara Jawa dan Cina mendorong pedagang-pedagang Jawa untuk bersatu menghadapi pedagang-pedagang Cina. Di samping itu agama Islam merupakan faktor pengikat dan penyatu kekuatan pedagang-pedagang Islam.

Pemerintah Hindia Belanda merasa khawatir terhadap perkembangan SI yang begitu pesat. SI dianggap membahayakan kedudukan pemerintah Hindia Belanda, karena mampu memobilisasikan massa. Namun Gubernur Jenderal Idenburg (1906-1916) tidak menolak kehadiran Sarekat Islam. Keanggotaan Sarekat Islam semakin luas.

Pada kongres Sarekat Islam di Yogayakarta pada tahun 1914, HOS Tjokroaminoto terpilih sebagai Ketua Sarekat Islam. Ia berusaha tetap mempertahankan keutuhan dengan mengatakan bahwa kecenderungan untuk memisahkan diri dari Central Sarekat Islam harus dikutuk dan persatuan harus dijaga karena Islam sebagai unsur penyatu.

Politik Kanalisasi Idenburg cukup berhasil, karena Central Sarekat Islam baru diberi pengakuan badan hukum pada bulan Maret 1916 dan keputusan ini diambil ketika ia akan mengakhiri masa jabatannya. Idenburg digantikan oleh Gubernur Jenderal van Limburg Stirum (1916-1921). Gubernur Jenderal baru itu bersikap agak simpatik terhadap Sarekat Islam.

 Semaun
Namun sebelum Kongres Sarekat Islam Kedua tahun 1917 yang diadakan di Jakarta muncul aliran revolusionaer sosialistis yang dipimpin oleh Semaun. Pada saat itu ia menduduki jabatan ketu pada SI lokal Semarang. Walaupun demikian, kongres tetap memutuskan bahwa tujuan perjuangan Sarekat Islam adalah membentuk pemerintah sendiri dan perjuangan melawan penjajah dari kapitalisme yang jahat. Dalam Kongres itu diputuskan pula tentang keikutsertaan partai dalam Voklsraad. HOS Tjokroaminoto (anggota yang diangkat) dan Abdul Muis (anggota yang dipilih) mewakili Sarekat Islam dalam Dewan Rakyat (Volksraad).
Pada Kongres Sarekat Islam Ketiga tahun 1918 di Surabaya, pengaruh Sarekat Islam semakin meluas. Sementara itu pengaruh Semaun menjalar ke tubuh SI. Ia berpendapat bahwa pertentangan yang terjadi bukan antara penjajah-penjajah, tetapi antara kapitalis-buruh. Oleh karena itu, perlu memobilisasikan kekuatan buruh dan tani disamping tetap memperluas pengajaran Islam. Dalam Kongres SI Keempat tahun 1919, Sarekat Islam memperhatikan gerakan buruh dan Sarekat Sekerja karena hal ini dapat memperkuat kedudukan partai dalam menghadapi pemerintah kolonial. Namun dalam kongres ini pengaruh sosial komunis telah masuk ke tubuh Central Sarekat Islam (CSI) maupun cabang-cabangnya. Dalam Kongres Sarekat Islam kelima tahun 1921, Semaun melancarkan kritik terhadap kebijaksanaan Central Sarekat Islam yang menimbulkan perpecahan.

HOS Cokro Aminoto
 
Rupanya benih perpecahan semakin jelas dan dua aliran itu tidak dapat dipersatukan kembali. Dalam Kongres Luar Biasa Central Sarekat Islam yang diselenggarakan tahun 1921 dibicarakan masalah disiplin partai. Abdul Muis (Wakil Ketua CSI) yang menjadi pejabat Ketua CSI menggantikan Tjokroaminoto yang masih berada di dalam penjara, memimpin kongres tersebut. Akhirnya Kongres tersebut mengeluarkan ketetapan aturan Disiplin Partai. Artinya, dengan dikeluarkannya aturan tersebut, golongan komunis yang diwakili oleh Semaun dan Darsono, dikeluarkan dari Sarekat Islam. Dengan pemecatan Semaun dari Sarekat Islam, maka Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih yang berasaskan kebangsaan keagamaan di bawah pimpinan Tjokroaminoto dan Sarekat Islam Merah yang berasaskan komunis di bawah pimpinan Semaun yang berpusat di Semarang.

Pada Kongres Sarekat Islam Ketujuh tahun 1923 di Madiun diputuskan bahwa Central Sarekat Islam digantikan menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). dan cabang Sarekat Islam yang mendapat pengaruh komunis menyatakan diri bernaung dalam Sarekat Rakyat yang merupakan organisasi di bawah naungan Partai Komunis Indonesia (PKI).

 Abdul Muis
Pada periode antara tahun 1911-1923 Sarekat Islam menempuh garis perjuangan parlementer dan evolusioner. Artinya, Sarekat Islam mengadakan politik kerja sama dengan pemerintah kolonial. Namun setelah tahun 1923, Sarekat Islam menempuh garis perjuangan nonkooperatif. Artinya, organisasi tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial, atas nama dirinya sendiri. Kongres Partai Sarekat Islam tahun 1927 menegaskan bahwa tujuan perjuangan adalah mencapai kemerdekaan nasional berdasarkan agama Islam. Karena tujuannya adalah untuk mencapai kemerdekaan nasional maka Partai Sarekat Islam menggabungkan diri dengan Pemufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).


Pada tahun 1927 nama Partai Sarekat Islam ditambah dengan “Indonesia” untuk menunjukan perjuangan kebangsaan dan kemudian namanya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Perubahan nama itu dikaitkan dengan kedatangan dr. Sukiman dari negeri Belanda. Namun dalam tubuh PSII terjadi perbedaan pendapat antara Tjokroaminoto yang menekankan perjuangan kebangsaan di satu pihak, dan di pihka lain dr. Sukiman yang menyatakan keluar dari PSII dan mendirikan Partai Islam Indonesia (PARI). Perpecahan ini melemahkan PSII. Akhirnya PSII pecah menjadi PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, PSII, dan PARI dr. Sukiman.

Sumber  :  andy.web.id/tag/sarekat-dagang-islam
                 hasheem.wordpress.com

INDISCHE PARTIJ (25 DESEMBER 1912)

Indische Partij adalah organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Sarekat Islam (Baca Tulisan saya sebelumnya). Organisasi ini merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyatakan berpolitik. Dengan demikian Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia. Indische Partich ingin menggantikan Indische Bond yang berdiri pada tahun 1899. Indische Bond adalah organisasi kaum Belanda peranakan (Indo) dengan pimpinan K. Zaalberg, seorang indo. Tujuan organisasi ini adalah untuk memperbaiki kaum Indo. Pada masa itu kaum Indo menaruh dendam yang tak ada hingganya kepada bangsa Belanda dan segala sesuatu yang bercorak Belanda. Hal ini disebabkan kaum Indo seolah-olah menjadi "golongan yang dilupakan" oleh bangsa Belanda.

Keistimewaan Indische Partij adalah usianya yang pendek, tetapi anggaran dasarnya dijadikan program politik pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (alias Setyabudi) di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 dan merupakan organisasi campuran Indo dengan bumi putera. Douwes Dekker ingin melanjutkan Indische Bond, organisasi campuran Asia dan Eropa yang berdiri sejak tahun 1898. Indische Partij, sebagai organisasi politik semakin bertambah kuat setelah bekerja sama dengan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Ketiga tokoh ini kemudian dikenal dengan sebutan “Tiga Serangkai”.

E.F.E. Douwes Dekker berpendapat bahwa hanya melalui kesatuan aksi melawan kolonial, bangsa Indonesia dapat mengubah sistem yang berlaku, juga keadilan bagi sesama suku bangsa merupakan keharusan dalam pemerintahan. Pada waktu itu terdapat antitesis antara penjajah dan terjajah, penguasa dan yang dikuasai. E.F.E. Douwes Dekker berpendapat, setiap gerakan politik haruslah menjadikan kemerdekaan yang merupakan tujuan akhir. Pendapatnya itu disalurkan melalui majalah Het Tijdschrift dan surat kabar De Espres. 

Sementara itu, E.F.E. Douwes Dekker banyak berhubungan dengan para pelajar STOVIA di Jakarta. Karena ia menjadi redaktur Bataviaasch Nieuwsblad maka tidak mengherankan kalau ia banyak berkenalan dan memberi kesempatan kepada penulis-penulis muda dalam surat kabar.

Menurut Suwardi Suryaningrat, meskipun pendiri Indische Partij adalah orang Indo, tetapi tidak mengenal supremasi Indo atas bumi putera, bahkan ia menghendaki hilangnya golongan Indo dengan meleburkan diri dalam masyarakat bumi putera.

Perjuangan untuk menentang perbedaan sosio-politik inilah yang menjadi dasar tindakan Suwardi Suryaningrat selanjutnya dengan mendirikan Taman Siswa (1922) dan menentang Undang-Undang Sekolah Liar (1933). Di sisi lain, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo meneruskan perjuangannya yang radikal, walaupun ia dibuang bersama E.F.E. Douwes Dekker ke Belanda tahun 1913. Pada tahun 1926 ia dibuang lagi ke Banda dan sebelumnya dipenjarakan dua tahun di Bandung. Sebelum Jepang masuk ia dibebaskan dari penjajah dan pada tahun 1943 ia meninggal dunia.

Tujuan Indische Partij
            Dalam anggaran dasar Indische Partij (Pasal 2) dirumuskan tujuan sebagai berikut :
  1. Untuk membangun patriotism semua bangsa Hindia kepada tanah air yang telah member lapangan hidup kepadanya.
  2. Menganjurkan kerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan.
  3. Memajukan tanah air Hindia.
  4. Mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka.
Adapun saha-usaha untuk mencapai tujuan itu adalah sebagai berikut :
  1. Memelihara Nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan semua bangsa Hindia, meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah kebudayaan Hindia, menyatupadukan intelek secara bertahap kedalam golongan-golongan bangsa yang masih hidup bersama dalam keadaan terpisah karena ras dan ras peralihan masing-masing, menghidpkan kesadaran diri dan kepercayaan terhadap diri sendiri.
  2. Menyingkirkan kesombongan rasial dan keistimewaan ras, baik dalam bidang ke tatanegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan, melawan usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarisme yang bisa mengakibatkan bangsa Hindia tidak mengenal satu sama lain, dan memajukan kerjasama nasional.
  3. Memperkuat tenaga bangsa Hindia dengan usaha kemajuan terus menerima dari individu kearah aktivitas yang lebih besar dalam bidang tehnik dan kearah penguasaan diri serta pola berfikir dalam bidang kesusilaan.
  4. Penghapsan ketidaksamaan hak kaum Hindia.
  5. Memperkuat daya pertahanan bangsa Hindia untuk mempertahankan tanah air dari serangan asing, apabila perlu.
  6. Mengusahakan unifikasi, perluasan, pendalaman dan Hindianisasi pengajaran, yang di dalam semua hal harus ditujukan kepada kepentingan ekonomis Hindia, dimana tidak diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan ras, seks atau kasta dan harus dilaksanakan sampai tingkat setinggi-tingginya yang bisa di capai.
  7. Memperbesar pengaruh Pro-Hindia ke dalam pemerintahan.
  8. Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia, terutama dengan memperkuat yang lemah ekonominya.
Semua usaha-usaha lain yang sah dan dapat dipergunakan untuk memcapai tujuan tersebut.
           
Keanggotaan
Keanggotaan Indische Partij terbuka untuk semua golongan bangsa tanpa membedakan tingkatan kelas, seks atau kasta, golongan bangsa yang menjadi anggota Indische Partij adalah golongan bumiputera, golongan Indo, Cina dan Arab.

Keanggotaan Indische PArtij tersebar pada 30 cabang dengan jumlah anggota seluruhnya 7.300 orang, sebagian besar golongan Indo. Sedangkan jumlah anggota golongan bumiputera adalah 1.500 orang, kebanyakan golongan terpelajar. Indische Partij Cabang antara lain adalah Semarang, dengan jumlah anggota 1.300 orang, Surabaya dengan jumlah anggota 850 orang, Bandung dengan jumlah anggota 700 orang, Batavia dengan Jumlah anggota 654 orang.

Jika dibandingkan dengan Budi Utomo dan Sarekat Islam, maka keanggotaan Indische Partij lebih kecil jumlahnya. Mungkin hal ini disebabkan karena adanya perasaan takut untuk memasuki suatu perkumpulan politik. Adanya pasal 111 Regerings-Reglement (RR), yang berbunyi "Bahwa perkumpulan-perkumpulan atau persidangan-persidangan yang membicarakn soal pemerintahan (politik) atau membahayakan keamanan umum dilarang di Hindia Belanda". Pasal ini merupakan tembok penghalang yang sukar ditembus oleh Indische Partij dalam mengembangkan jumlah Anggotanya.

Perjuangan Indische Partij untuk memperoleh Badan Hukm.
Di dalam rapat pendirian Indische Partij pada tanggal 25 Desember 1912 ditetapkan pula anggaran dasarnya. Kemdian anggaran dasar itu diberikan kepada pemerintah untuk mendapatkan pengesahan untuk menjadikan Indische Partij berbadan hukum. Sikap Gubernur jendral Idenberg terhadap Indische Partij berbeda dengan sikapnya kepada Budi Utomo dan Sarekat Islam. Sikapnya terhadap Budi Utomo dan Sarekat Islam sangat berhati-hati, tetapi sikapnya terhadap Indische Partij sangat tegas. Gubernur Jendral Idenberk menolak anggaran dasar Indische Partij dengan surat keputusan tanggal 4 Maret 1913. Alas an penolakan disebutkan "Oleh karena perkumpulan itu berdasar politik dan mengancam hendak merusak keamanan umum, harus dilarang pendiriannya, menurut pasal 111 RR".

Di dalam rapat tanggal 5 Maret 1913 pucuk pimpinan Indische Partij memutuskan untuk mengubah bunyi pasal 2 tentang tujuan Indische Partij. Setelah diubah bunyinya menjadi seperti berikut :
  1. Memajukan kepentingan anggota di dalam segala lapangan, baik jasmani maupun rohani.
  2. Menambah kesentosaan kehidupan rakyat di Hindia Belanda.
  3. Berdaya upaya menghilangkan segala rintangan dan Undang-undang Negara yang menghalangi terciptanya tujuan, dan
  4. Minta diadakan undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang menunjang tercapainya tujuan.
Pada tanggal 5 Maret 1913 Indische Partij memajukan lagi untuk kedua kalinya anggaran dasar agar dapat disahkan oleh pemerintah. Dengan surat keputusan tanggal 11 Maret 1913 Gubernur Jendral menolak anggaran dasar Indische Partij yang baru. Bunyi penolakan itu adalah sebagai berikut "Menimbang bahwa perubahan yang diadakan pada pasal 2 anggaran dasar itu, sekali-kali tidak bermaksud merubah dasar dan jiwa organisasi itu yang sebenarnya, sebagai diterangkan di dalam surat keputusan tanggal 4 Maret 1913 No.1 maka kenyataan itu adalah jelas daripada keterangan ketua organisasi, atas pertanyaan Cabang Indramayu yang tertulis di dalam notulen persidangan tanggal 25 Desember 1912 dan dilampirkan di dalam surat permohonan pcuk pimpinan Indische Partij tanggal 16 Maret 1913. Berhubung dengan itu, pemerintah Hindia Belanda tetap menguatkan surat keputusan tanggal 4 Maret 1913".

Walaupun kemdian pucuk pimpinan Indische Partij beraudiensi kepada Gubernur Jendral Idenburg untuk mengulangi permohonan badan hukum itu, tetapi pemerintah Hindia Belanda tetap pada pendiriannya.Dengan adanya penolakan itu berarti Indische Partij menjadi parta terlarang dan hanya berusia 6 Bulan. Meskipun usianya pendek tetapi semangat dan jiwa Indische Partij tetap mendapatkan tempat pada para pemimpin pergerakan saat itu.

Penangkapan dan Pengasingan
Pemerintah kolonial Belanda ingin merayakan 100 tahun bebasnya negeri Belanda dari jajahan Perancis pada tahun 1813. Negeri Belanda dikuasai Napoleon Bonaparte kaisar Perancis (1805). Napoleon Bonaparte menempatkan saudaranya, Louis Napoleon menjadi Raja Belanda. Melalui perang Koalisi VI (1813-1814) Rusia, Inggris, Australia, Spanyol, Prusia dan Negara-negara Jerman dapat mengalahkan Napoleon Bonaparte dalam "Pertempuran bangsa-bangsa" di Leipzig tahun 1813. Dengan runtuhnya kekuasaan Napoleon itu, Belanda menjadi Negara merdeka, sesuai dengan isi perjanjian Perdamaian Paris I (1814).

Rencana perencanaan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda di tanah jajahan ini menimbulkan perasaan anti pati dan penghinaan terhadap rakyat jajahan. Untuk mengimbangi niat pemerintah kolonial Belanda itu, didirikanlah di Bandung sebuah Komite yang dikenal sebagai "Komite Boemi Poetra". Tujuan Komite itu adalah :
a.       Mencabut pasal 111 RR.
b.      Membentuk majelis perwakilan rakyat sejati.
c.       Adanya kebebasan berpendapat di tanah jajahan.
 
Salah satu pemimpin Komite Boemi Poetra, R.M. Soewardi Soerjaningrat menulis sebuah risalah dengan judul Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya ak seorang Belanda). Di dalam risalah itu ia menulis antara lain:
…Seandainya Aku Seorang Belanda, masih belumlah saya dapat berlaku sekehendak hati saya. Dengan sesungguhnya saya akan mengharap-harap, semoga peringatan hari kemerdekaan itu, di pesta seramai-ramainya, tapi saya tidak akan menyukai, jika anak-anak negeri dari tanah jajahan ini dibawa-bawa larut berpesta. Saya akan melarang mereka turut bergembira dan bersuka ria di hari-hari keramaian itu, bahkan saya akan meminta dip agar tempar berpesta, agar tidak ada seorang diantara anak-anak negeri yang dapat terlihat, secara apa kita beriang-riang dalam memperingati hari kemerdekaan kita itu.
…..Sejalan dengan aliran itu, bukan daja tidak adil, tapi terlebih lagi tidak patut, jika anak-anak negeri disuruh menyumbang uang pula untuk turut membelanjai pesta itu. Jika mereka itu telah diperhatikan dengan laku mengadakan pesta kemerdekaan untuk negeri Belanda, sekarang orang bermaksud pula hendak mengosongkan kantong uangnya. Sesungguhnya, suatu penghinaan lahir dan batin

Tulisan R.M. Soewardi Soerjaningrat ini mendapat reaksi yang hebat dari pemerintah kolonial Belanda. Terjadilah pemeriksaan-pemeriksaan yang intensif terhadap Tiga Serangkai oleh Kejaksaan. Dengan menggunakan "Hak Luar Biasa" (Exorbitante rechten) Gubernur Jenderal Idenburg mengeluarkan surat keputusan tanggal 18 Agustus 1913 untuk mengasingkan ketiga pemimpin Komite Boemi Poetra itu. Beberapa tempat ditunjuk untuk mereka. Kupang untuk Tjipto Mangoenkoesoemo, Banda untuk R.M. Soewardi Soerjaningrat, dan Bengkulu untuk Douwes Dekker. Disamping itu ditetapkan pula dalam surat keputusan tanggal 18 Agustus 1913 bahwa mereka bebas berangkat keluar Hindia Belanda. Mereka bertiga memilih diasingkan di luar negeri, yaitu ke negeri Belanda. Mereka berangkat ke Negeri pengasingan tanggal 6 September 1913. Hari keberangkatannya ini diproklamasikan sebagai "Hari Raya Kebangsaan".

Dengan diasingkannya ketiga pimpinan tersebut, maka secara Organisatoris Indische Partij tidak berperanan lagi di dalam pergerakan nasional Indonesia. Ternyata, pengasingan Tiga Serangkai ke negeri Belanda berpengaruh amat kuat pada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar disana.

Walaupun usia Indische Partij sangat pendek, tetapi semangat jiwa dari dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan Suwardi Suryaningrat sangat besar berpengaruh bagi para pemimpin pergerakan pada waktu itu, terlebih lagi Indische Partij menunjukan garis politiknya secara jelas dan tegas serta menginginkan agar rakyat Indonesia dapat menjadi satu kesatuan penduduk yang multirasial. Tujuan dari partai ini benar-benar revolusioner karena mau mendobrak kenyataan politik rasial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial.