INFORMASI ISLAMI

Makam Kaisar Shi Huang Di Dinasti Qin ( 221 SM-206 SM )

 

Sejak abad ke-17, imigrasi warga Tionghoa ke Batavia cukup deras. Sebagai pendatang, tingkah laku mereka cukup baik. Hubungan antara etnis Tionghoa dan penduduk setempat berlangsung harmonis. Kemampuan warga etnis Tionghoa dalam berdagang maupun berbaur dengan warga pribumi membuat VOC cemas. Mereka khawatir niatnya menguasai Nusantara tidak tercapai karena penduduk pribumi lebih bersimpati terhadap warga etnis Tionghoa dibandingkan kepada orang Belanda.

Akhir tahun 1739, sampai hari raya Imlek bulan Februari 1740, VOC mengadakan penangkapan besar-besaran. Kurang lebih seratus warga Tionghoa yang ditangkap, mulai dari Bekasi hingga Tanjung Priok. Warga Tionghoa pun segera menyusun rencana dan strategi menghadapi VOC.

Mencium gelagat itu, Kepala Personalia setempat, de Roy, menulis surat kepada Gubernur Jenderal Valckenier, pada 4 Februari 1740. Dia melaporkan, warga Tionghoa sedang menghimpun kekuatan untuk menyerang penjara untuk membebaskan warga Tionghoa yang ditahan. Valckenier pun memberlakukan resolusi berupa penangkapan kepada warga Tionghoa yang dianggap mencurigakan.

Penangkapan dan penindasan dilakukan Belanda terhadap warga Tionghoa. Pembantaian yang dimulai 9 Oktober 1740 itu telah memakan korban jiwa lebih dari 10.000 jiwa. Mula-mula 500 orang Tionghoa yang ditahan dibantai. Kemudian di rumah sakit, dan setelah itu meluas ke seantero kota. Tragis.

Menurut Hembing Wijayakusuma, dalam Pembantaian Massal 1740: Tragedi Berdarah Angke, kekalahan VOC dalam persaingan dagang dengan EIC, Inggris, serta kekeliruan-kekeliruan VOC dalam menentukan harga dan pangsa pasar, telah menjadi alasan tambahan VOC untuk menindas warga Tionghoa.

Pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara, seringkali tugas penagihan pajak diserahkan kepada golongan etnis Tionghoa dengan cara borongan sehingga ketika pajak dinaikkan (oleh Raja), maka para penagih pajak-lah yang selalu dimusuhi oleh rakyat. Ketika, Pangeran Diponegoro berperang melawan penjajah, muncul mitos-mitos kesialan yang dihubungkan dengan keberadaan masyarakat tionghoa. Padahal banyak orang tionghoa yang ikut berperang bersama pasukan Diponegoro dalam menghadapi Belanda. Baik VOC dan Pemerintah Belanda pun seringkali menerapkan politik adu-domba antara tionghoa dengan bumiputera sehingga seringkali terjadi “kecurigaan” antara ke-2nya melewati batas-batas generasi. Demikian pula yang terjadi pada pemerintahan berikutnya yang selalu saja memakai isu-isu golongan tionghoa dalam permainan politik praktis sehingga golongan tionghoa selalu menjadi kambing hitam dan korban kerusuhan atas kebencian rakyat pada pemerintahan yang berkuasa.

Setelah kota Batavia dibakar dan diluluhlantakkan, orang-orang Tionghoa melarikan diri ke Tangerang. Mereka berbenteng di sana. Dalam beberapa tahun setelah mereka menetap, membumi, dan mengolah tanah di situ, mereka pun menjadi pribumi di situ. Sebutan bagi mereka yang lazim sampai sekarang “Cina Benteng”.

Asvi Warman Adam dalam Tionghoa di Kanvas Raksasa, menulis, suatu peristiwa mempunyai mata rantai panjang. Selain melarikan diri, sejumlah orang Tionghoa dengan berbagai dukungan dari etnis Jawa melakukan perlawanan, khususnya di Jawa Tengah. Peristiwa itu dikenal dengan istilah Perang Kuning.

“Sejak saat itu, orang-orang Tionghoa tidak dibolehkan bermukim di sembarang tempat. Mereka dikerangkeng dalam gettho-gettho. Aturan Wijkenstelsel ini menciptakan pemukiman etnis Tionghoa atau Pecinan di sejumlah kota besar di Hindia Belanda,” tulis Asvi.

Target pemerintah kolonial mencegah interaksi pribumi dengan etnis Tionghoa melalui aturan Passenstelsel dan Wijkenstelsel itu ternyata ada hikmahnya. Itu menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang Tionghoa inilah yang paling siap dengan spesialisasi usaha makanan-minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek, dan transportasi.

Pembantaian etnis Tionghoa juga terjadi pada masa Perang Jawa (1825-1830). Menurut Benny G Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik, pada 23 September 1825, pasukan berkuda yang dipimpin putri Sultan Hamengku Buwono I, Raden Ayu Yudakusuma, menyerbu Ngawi, kota kecil di perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur yang terletak di tepi Bengawan Solo. Ngawi merupakan daerah perdagangan yang dihuni oleh banyak etnis Tionghoa yang terdiri dari bandar beras, pedagang kecil, kuli, dan tukang.

Walaupun mereka telah membangun pertahanan di rumah-rumah para pedagang dan pemimpin Tionghoa setempat, semua itu tidak menahan serbuan Raden Ayu. “Tanpa memedulikan jerit dan tangisan para perempuan dan anak-anak Tionghoa, seluruh anggota masyarakat yang terdapat di Ngawi, habis dibantai. Tubuh-tubuh yang telah terpotong-potong dibiarkan bergelimpangan di muka pintu, jalanan, dan rumah-rumah yang penuh lumuran darah,” tulis Benny.

Apa penyebabnya? Padahal sebelumnya, etnis Tionghoa hidup damai dan saling membantu dengan penduduk setempat. Bahkan, Raden Ayu suka meminjam uang kepada warga Tionghoa Jawa Timur.

Penyebabnya adalah kebencian orang-orang Jawa kepada orang-orang Tionghoa yang menjadi bandar-bandar pemungut pajak. Orang-orang Tionghoa oleh para Sultan Jawa dijadikan bandar-bandar pemungut pajak di jalan-jalan utama, jembatan, pelabuhan, pangkalan di sungai-sungai dan pasar. Melihat efektifnya orang-orang Tionghoa memungut pajak, Belanda dan Inggris melakukan hal yang sama di daerah-daerah yang telah dikuasainya.

Hal ini menimbulkan ekses negatif yang berpotensi besar timbulnya konflik di antara penduduk Jawa dengan orang-orang Tionghoa, para bandar pemungut pajak tersebut. Menjelang Perang Jawa terjadilah penjarahan dan pembakaran gerbang-gerbang tempat pemungutan pajak di berbagai tempat, yang dilakukan para bandit setempat. Bahkan banyak petugas gerbang yang dibunuh.

Sentimen anti Tionghoa semakin memuncak setelah para bandar pemungut pajak membentuk pasukan pengawal yang terdiri dari orang-orang Jawa. Dari sinilah muncul rasa benci orang-orang Jawa. Orang-orang Jawa Tengah di pedalaman menganggap orang-orang Tionghoa sebagai pemeras dan pembawa sial. “Padahal mereka hanya menjadi alat dari kekuasaan yang ada. Baik para Sultan Jawa maupun pemerintah Belanda dan Inggris,” tulis Benny.

Pembantaian orang-orang Tionghoa menimbulkan kekecewaan dan prasangka yang mendalam pada diri orang-orang Tionghoa terhadap orang-orang Jawa. Sikap takut dan curiga orang-orang Tionghoa dibalas dengan sikap yang sama oleh orang-orang Jawa. Pangeran Diponegoro juga menaruh sikap yang sama dengan melarang prajuritnya berhubungan dengan orang-orang Tionghoa. Dia juga melarang mengambil gadis-gadis peranakan Tionghoa menjadi gundiknya, karena akan membawa sial.

Sikap Diponegoro ini disebabkan oleh pengalaman pribadinya ketika mengalami kekalahan dalam perang di Gowok, di luar Surakarta pada 15 Oktober 1826. Sesuai dengan yang ditulisnya sendiri dalam Babad Dipanegara, dia telah terjebak dan “dihancurkan” oleh kecantikan seorang gadis Tionghoa yang tertangkap di daerah Panjang yang kemudian dijadikan tukang pijatnya. Demikian juga, dia menyalahkan kekalahan iparnya, Sasradilaga dalam pertempuran di daerah Lasem karena menggauli seorang perempuan Tionghoa di Lasem.

Pada awal abad ke-20, kembali tercatat peristiwa rasial terhadap etnis Tionghoa, yaitu kerusuhan di Solo pada 1912 dan kerusuhan di Kudus pada 1918. Pada masa revolusi, kembali terjadi gerakan anti etnis Tionghoa, seperti yang terjadi di Tangerang pada Mei-Juli 1946, Bagan Siapi-api pada September 1946, dan Palembang pada Januari 1947.

Kebencian warga bumiputra terhadap warga etnis Tionghoa yang dirasa sangat kuat, karena mereka menganggap etnis Tionghoa bekerja sama dengan penjajah. Bahkan pada 1965, rasialisme terhadap etnis Tionghoa semakin menguat, karena Republik Rakyat China dianggap sebagai sponsor utama Gerakan 30 September 1965 (G30S).

Sejak meletusnya peristiwa tersebut, segala sesuatu yang berbau Tiongkok diberantas dan muncul berbagai sikap yang selalu mendikotomikan: pribumi dan non pribumi. Berbagai pembatasan diberlakukan. Misalnya pembatasan masuk perguruan tinggi, menjadi tentara, menjadi pergawai negeri sipil, dan sebagainya.

Menurut Hembing, aksi anti etnis Tionghoa yang pertama setelah peristiwa G30S, terjadi pada 10 November 1965 di Makasar. Berikutnya pada 10 Desember 1966, terjadi kerusuhan massal di Medan. Pada peristiwa itu, warga etnis Tionghoa dikejar dan dibantai dengan tuduhan bekerjasama dengan komunis.

Setahun kemudian, aksi kekerasan anti etnis Tionghoa terjadi di Kalimantan Barat pada November 1967. Korban tewas mencapai ratusan. Puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi ke kota-kota pesisir seperti Singkawang dan Pontianak. Karena itu, mereka mayoritas di Singkawang, dibandingkan etnis Dayak dan Melayu.

“Kerusuhan ini terjadi karena etnis Tionghoa yang bermigrasi ke situ pada 1745, membangun kongsi-kongsi tersendiri dan mempunyai kekuatan politik sendiri. Mereka pun berani melawan kepala-kepala adat Dayak dan Melayu. Akibatnya pertikaian antaretnis Tionghoa dengan Dayak dan Melayu tak terhindarkan,” tulis Hembing.

Peristiwa kelabu terhadap warga etnis Tionghoa seakan tak pernah berhenti. Peristiwa kembali terjadi pada 13-15 Mei 1998. Dikenal dengan Peritiswa Mei Kelabu. Dari laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), menunjukkan bahwa etnis Tionghoa menjadi target utama dalam kerusuhan tersebut. Kerusuhan itu telah mendorong eksodus besar-besaran warga Tionghoa ke luar negeri. Karena dalam negeri tidak aman, luar negeri jadi pilihan.

Peradaban Cina adalah beradaban tertua yang hingga sekarang masih bisa dirasakan. Cina memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban dunia. Hal itu bisa dilihat dari artefak-artefak yang ditinggalkan atau falsafah yang ditinggalkan. Sebagai salah satu peradaban besar, tentu saja sangatlah perlu untuk mengetahui system politik, ekonomi dan masyarakat pada masyarakat Cina.

Periodesasi Sejarah Cina:
Pemerintahan
Dalam pemikiran Cina tradisional, jika pemerintah baru bertahan dalam kekuatannya, ia harus dapat membuktikan amanat dari surga untuk menjadi kaisar baru. Menurut filsuf dari orang-orang Tao, dulunya dinasti hanya dapat dibuktikan jika memiliki “mandat dari surga”, dan juga dipercaya dimana mandat dari dinasti tertentu telah dikeluarkan, hal tersebut akan mengalah pada pemberontak atau pemberontak istana. Di dalam pemikiran tradisional orang-orang Cina, kerajaan yang sesungguhnya hanya ada di surga, tetapi tetap yang melaksananakannya adalah orang-orang di dunia. Efek dari filosofi politik orang-orang Tao adalah sederhana dan praktis: setiap orang boleh mencoba keberuntungannya dengan pemberontakan jika dia sangat mengharapkannya. Apabila pemberontakannya gagal, kemudian yang membuat suatu percobaan dengan jelas tidak memiliki “mandat dari surga” dan biasanya mereka dieksekusi. Bagaimanapun, seorang pemberontak yang berhasil diambil sebagai bukti bahwa mandat dari surga benar-benar ada. Hal ini semata-mata hanyalah nyanyian kesuksesan saja. Setiap orang dapat menjadi seorang kaisar sepanjang ia dapat mengumpulkan kekuatannya.
Bagi Cina, the family was the state in miniature, the state the family writ large. Itu sebabnya Max Weber menyebut Cina sebagai “familistic state”. Penulis melihat bahwa dinasti Han yang lebih setia pada ajaran Konfusius. Menurut penulis artikel ini, akibat dari paham keluarga Cina yang ditafsirkan secara berbeda (salah) dengan apa yang dianjurkan oleh Konfuisus tentang sistem keluarga 3 generasi, Cina pernah mengalami krisis karena memberlakukan sistem three tyrannies (ruler, the father, and the husband). Three Tyrannies kemudian berkembang menjadi the three bonds (dalam bahasa Cina, sangang). The three bonds terdiri dari: relasi rulers-ministers; fathers-sons; and husbands-wifes. Tetapi rupanya paham ini berkembang lagi menjadi the three accordances atau three services: minister melayani ruler, anak melayani bapaknya, dan istri melayani suaminya (jadi tidak resiprokal, hanya pelayanan searah saja!). para pengagum three services, menganggap ini sumber dari segala keteratutan. Secara defacto, Paham three services masih sejalan dengan sistem tradisional Cina yang menekankan filial obligation dan filial piety.

Sistem three services tidak bersifat resiprokal sebagaimana yang diajarkan oleh Mencius (salah seorang murid Konfuisus). Mencius mengatakan: jika seorang pangeran merawat para pembantunya seperti tangan dan kakinya, mereka (para pembantunya) akan merawat pangeran itu seperti perut dan hati mereka. Jika pangeran merawat para pembantunya seperti kuda dan anjingnya, mereka akan merawatnya seperti seorang yang gila. Dan, jika seorang pangeran melihat para pembantunya seperti lumpur dan rerumputan, mereka juga akan melihat pangeran itu seperti seorang lawan.

Menurut Mencius, Konfusius mengajarkan bahwa keteraturan sosio-politik terjadi ketika ruler berkelakuan seperti ruler, minister berkelakuan seperti minister, dan father berkelakukan seperti father dan son berkelakukan seperti son; menurut Konfusius, hal ini yang ia sebut sebagai sumber knowledge, etika. Konfusian dari suku Han melihat bahwa Yin-Yang mengandung sistem resiprokal. Yin diidentikkan dengan minister, son and wife sedangkan Yang diidentikkan dengan ruler, father, husband. Oleh karena itu, three bonds bagi suku Han harus dilihat seperti relasi Yin-Yang.

Melihat uraian di atas, jelas bahwa Konfusius menolak sistem otoriter. Konfusius memberi tekanan pada saling adanya relasi secara etika dan bukan pada control kekuasaan yang otoriter. Seorang murid Konfusius, Xunzi mengatakan bahwa jika setiap orang bersikap hormat, tertib, tanpa cela, menghargai orang lain, saat itulah terjadi bahwa setiap orang bersaudara. Dalam sistem reciprocity, sistem absolut tidak berlaku. Karena dalam sistem reciprocity yang ditekankan adalah fleksibilitas, keutamaan (virtue). Dan, kekuatan relasi yang cocok dalam KBE tidak terletak dalam sistem kekuasaan absolut (husband, father, and ruler) melainkan pada authority yang membangun pengetahuan etika.

Bentuk pemerintahan
Sistem pemerintahan yang digunakan ketika keakaisan Cina kuno masih berkuasa adalah sistem pemerintahan yang sentralistik. Sistem sentralistik ini bisa disetarakan dengan sikap absolutisme monarki. Sehingga dalam pelaksananany timbullah istilah “semua tanah adalah tanah raja dan semua orang adalah milik raja”.

Dalam pelaksanan pemerintahn raja juga memabgi tugas-tugas bawahan. Pada masa kekaisaran kaisar terdapat enam orang bawahan. Enam orang bawahan inilah yang akan melaksanakan perintah raja. Enam orang itu memiliki tugas: menteri surga, pembuat kebijakan; menteri bumi, menteri berkenaan dengan pendidikan; menteri musim semi, menteri berkenaan dengan pengadilan agama; menteri musim panas, meneteri berkenaan dengan administrasi keseharian; menteri menteri musim gugur, menteri berkenan dengan penjatuhan hukuman; menteri musim dingin, menteri yang berkenaan dengan logistik negara, termasuk pembiayaan proyek besar. Tiap menteri memiliki staff ratusan dari bagian-bagian. Kaisar jug amengontrol enam kekuatan militer, setiap regional memiliki tiga, dua atu satu yang disesuaikan dengan wilayah.

Kemasyarakatan
Sistem keluarga Cina dipengaruhi oleh paham kekeluargaan Konfusius. Menurut Olga Lang, orangtua dalam sistem keluarga Cina berkewajiban mengajari anggota keluarganya tentang mekanisme Negara agar mereka bisa menerima ororitas Negara. Lucian Pye melihat bahwa kultur politik Cina menekankan interpendensi antara pemerintah dan keluarga. Karena, dalam masyarakat tradisional Cina, keluarga berperan untuk mengurangi kekacauan dalam institusi-institusi public, orangtua selalu menekankan order sosial dan kesejahteraan setiap anggota keluarga.

Relationship merupakan motor penggerak dalam politik ideologi kekeluargaan Cina. Implikasi politik dari sistem ini adalah bahwa dalam membangun ekonomi Cina, yang ditekankan adalah jaringan, relasi (untuk saling menolong). Kinship networks (jaringan kekeluargaan), menjadi pilar paradigma baru dalam kerangka kerja ekonomi Cina. Selain itu, yang mengakibatkan Cina mampu menguasai perekonomian secara global adalah etos kerja yang menekankan keuletan dan kerajinan. Ada tiga penjelasan etos kerja.

Pertama, dalam sistem keluarga Cina, etos kerja telah ditanamkan kepada anak-anak sejak kecil. Bagi Cina, kerja dihubungkan dengan kumpulan nilai yang kompleks, yang mencakup pengorbanan diri, rasa percaya, dan hemat yang dipandang sebagai dasar terakumulasinya kekayaan.

Kedua, etos kerja Cina berorientasi kelompok. Setiap individu berpartisipasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, kemudian untuk kesejahteraan masyarakat.

Ketiga, orang Cina bekerja keras untuk mendapatkan imbalan materi. Dalam komunitas Cina perantauan (seperti di Singapura), kemakmuran, kenyamanan, dalam usia lanjut, menduduki posisi sentral dalam persepsi Cina tentang kehidupan yang baik.

Awalnya, bentuk ideal Cina adalah joint family: membangun ikatan kekeluargaan yang terdiri dari lima keturunan yang hidup secara bersama-sama dalam satu atap, sharing bersama, satu dapur bersama, saling berbagi keuntungan serta saling membantu, yang dikendalikan oleh seorang kepala keluarga. Pemerintah kekaisaran Cina tradisonal mengadopsi sistem kekeluargaan ini menjadi bentuk ideal untuk mencapai harmoni dalam sistem pemerintah. Tetapi secara defacto, sistem kekeluargaan yang dikendalikan oleh seorang kepala keluarga dan pemerintahan yang dikendalikan oleh monarkhi, mengakibatkan Cina terjerumus dalam sistem kekeluargaan dan pemerintahan yang sangat feodal (dan hal ini bertolak belakang dengan visi Konfusius yang selalu menekankan dimensi etika dalam menjalankan otoritas). Baru pada zaman dinasti Ming, sistem keperintahan yang feodal lamban laun mulai ditinggalkan. Sistem keluarga a la Konfusian menekankan etika kesalehan, sopan santun, keutamaan, menghargai orang lain. Pada abad 20-an, yang berkembang di dalam masyarakat Cina justru nuclear family (keluarga inti) dan stem family.

Kedua sistem kekeluargaan ini membangun jaringan kekeluargaan (kinship networks) yang lebih luas, tidak semata-mata secara bilogis tetapi jaringan kekeluargaan atas dasar kebajikan-etika. Banyaknya anggota keluarga dalam satu atap pun berkurang. Karena pada era itu, sistem yang cocok dengan bentuk ideal keluarga Cina (menurut kaum terpelajar Konfusian) adalah sistem 3 generasi (orangtua, anak, dan kakek-nenek). Pemerintah Singapura mempromosikan sistem 3 generasi ini dengan membangun rumah bagi mereka yang baru menikah dan ingin tinggal bersama dalam sistem 3 generasi.

Hubungan antara tiga dan lima keluarga a la Konfusian merupakan kunci relasi-relasi: ayah-anak, suami-istri, adik-kakak (sistem 3 generasi) dan sistem 5 generasi (ayah-anak, suami-istri, adik-kakak, kakek-cucu lelaki, dan paman-kemenakan lelaki). Konfusian lebih condong pada sistem 3 generasi. Bagi Konfusius, relasi antara ayah-anak, suami istri dan adik-kakak, seharusnya seperti itu relasi yang dibangun oleh aparat pemerintah (relasi kaisar-menteri, relasi menteri-rakyat, relasi kaisar-rakyat). Paham kekeluargaan Konfusian menekankan relationship atas dasar etika bukan relasi secara bilogis. Menurut Konfusius, walaupun hidup dalam satu atap, sharing secara bersama-sama belum tentu terbangun rasa solidaritas tanpa disertai sikap yang didasarkan pada moralitas (keutamaan).

Walaupun Konfusius menawarkan sistem kekeluargaan yang berbasis pada moralitas tetapi rupa-rupanya, masyarakat Cina ada yang menafsir ajaran Konfusius menjadi sangat kaku. Hal itu terjadi (misalnya) ketika orang Cina mengidentikkan family dengan jia. Jia adalah kepala keluarga yang bersifat otoriter, segalanya dia yang menentukan. Ajaran tentang jia yang menggiring Cina ke sistem tradisional keluarga yang subordinasi. Ketika seorang kaisar atau pemerintah memberlakukan paham ini dalam sistem keperintahan-an, saat itu Cina terperangkap dalam sistem pemerintah yang tirani, otoriter; sehingga demokrasi sulit mendapat tempat. Oleh karena itu, W. J. F. Jenner menyebut the Chinese family sebagai sebuah struktur yang otoiter.
Ekonomi
Ekonomi Cina dibangun berdasarkan ekonomi agrarian. Ekonomi agrarioa tyang memiliki system feodalistik. Sistem bahwa penguasaan tanah memiliki peranan penting.

Pentingnya pertanian bagi Cina telah membawa perubahan pada sisitem teknologi pertanian juga. Sisitem pertanian yang diterapkan Cina pada waktu itu telah mengenal adanya sistem irigasi, rotasi tanaman pertanian, dan penggunaan hewan sebagai alat pertanian.

Cina juga tidak tergantung pada pertanian saja, namun telah mengembangkan hasil peternakan. Peternakan yang berkemabng dicina meliputi peternakan domba, kambing dan sapi. Selain adanya binatang ternak setiap penduduk juga memilki hewan untuk dipelihara, seperti lembu janta, babi dan ayam. Perekonomian Cina juag dibantu dengan adanya perburuan yang dilakukan penduduk.

Tidak hanya pertanian, Cina juga mengembangkan sistem perdagangan dengan dunia luar. Cina telah menjalin hubungan dagang pertama kali dengan melakuakn transaksi di sekitar Cina bagian utara dan laut Cina selatan. Perdagang yang dilakuakn berupa perdagangan besi, timah, cangkang penyu, dan produk kerajinan tangan. Dengan adanya perdagangan maka terjadilah pekembangan teknologi peleburan besi, munculnya kota-kota dagang, dan penggunaan uang.

Daftar Pustaka;
T’ung-tsu Ch’ii, Han Social Structure. Seattle:University of Washington Press, 1967.
Artikel : State anad Society
“Sejarah Permulaan Cina”, http:/www.Asiamaya.com/ (dl:2 Maret 2008), 1hlm
“China Zaman Silam”, http:/media.cla.auburn.edu/history/gs/descriptions/ 7400.htm. (dl: 2 Maret 2008). 1 hlm